Rakornas Ke-15, Membahas Pemerintahan Terbuka Menuju Indonesia Emas 2045

Rakornas Ke-15, Membahas Pemerintahan Terbuka Menuju Indonesia Emas 2045 – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Andiyudha mengutarakan bahwa pemerintahan terbuka merupakan solusi hadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Arya pada pembukaan Seminar Nasional Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas di keliru satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Arya memberikan tata kelola pemerintahan di dalam wujud pemerintahan terbuka tentu saja ada tantangan di dalam bagaimana mematangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam pemerintahan terbuka tersebut.

“Prinsip kita di Komisi Informasi yang dilandasi oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yaitu bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas selanjutnya lantas laksanakan akuntabilitas, pertanggungjawaban, sekaligus terhitung partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi di dalam pengambilan kebijakan,” tuturnya.

Baca Juga : https://www.pemilubersih.org/

Lebih jauh Dia menilai bahwa pemerintahan di Indonesia telah menjadi menharah pada sistem pemerintahan terbuka. Hal ini bisa dicermati berasal dari hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, di mana Indonesia telah memicu kemajuan yang berarti di dalam memperkuat keterbukaan Info bersama dengan skor nasional IKIP th. 2021 – 2023 berada di dalam keadaan sedang.

“Hasil IKIP ini perlihatkan terdapatnya peningkatan di dalam dukungan akses Info publik kepada masyarakat, walau tantangan selamanya ada, khususnya di dalam perihal implementasi dan penegakan regulasi,” ungkapnya.

Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan berasal dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Se-Indonesia Ke-15. Agenda Rakornas KI Ke-15 ini dilakukan berasal dari tanggal 10 – 13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, akan ada terhitung agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan terhitung bersama dengan agenda utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel terlalu mengapresiasi atas kepercayaan KI Pusat untuk laksanakan Rakornas ke-15 KI se Indoensia di Banua ini.

Hal ini sejalan bersama dengan permintaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk menaikkan indeks keterbukaan Info publik di Kalsel

“Pelaksanan Rakonas KI ini terhitung sebagai fasilitas untuk memberikan kepada penduduk tentang keseriusan Pemerintah Provinsi Kalsel pada keterbukaan Info publik, khususnya yang mengenai bersama dengan kinerja pemerintah daerah,” tuturnya.

Selain berdampak pada peningkatan indeks keterbukaan informasin publik, pelaksanaan Rakornas ini dikehendaki terhitung beri tambahan dampak pada peningkatan ekonomi penduduk Banua. situs casino

“Dengan terdapatnya Rakernas ini UMKM dan sektor pariwisata kita bergerak semua, semoga peserta Rakornas berasal dari 38 provinsi di Indonesia betah singgah ke Kalsel,” tukasnya.